Perdata dan Pidana
Tugas Softskill 2
Nama : Vitto Wicaksono Putra
NPM : 27215060
Kelas : 2EB20
Latar Belakang
Dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap individu atau manusia memiliki kepentingan yang berbeda. Karena perbedaan kepentingan tersebut dapat menimbulkan konflik antara satu dengan yang lain sehingga akan terjadilah perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk menghindari gejala tersebut, manusia mencari cara agar bisa mengadakan tata tertib untuk kesejahteraan masyarakat dengan membuat beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati setiap anggota masyarakat . Jadi setiap orang diharuskan untuk bersikap demikian, sehingga kepentingan aggota masyarakat lainnya terjaga dan terllindungi, dan jika peraturan-peraturan tersebut dilanggar maka bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi / hukuman yang sepadan .
Hukum memiliki beberapa cabang, diantaranya ada hukum yang bersifat umum biasa dikenal dengan nama Hukum Pidana, hukum ini lebih mengarah pada masyarakat luas, dan ada hukum yang bersifat pribadi atau dikenal dengan Hukum Perdata, hukum ini mengarah pada permasalahan perorangan .
Permasalahan
- Perbedaan hukum perdata dan pidana
- UU perlindungan konsumen masuk ke hukum perdata / pidana ? Tuliskan isi singkat UU perlindungan konsumen ! Contoh
Analisa
“Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.” - Plato“hukum hanyalah sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tetapi juga hakim bagi masyarakat. Dimana undang-undanglah yang mengawasi hakim dalam melaksanakan tugasnya untuk menghukum orang-orang yang bersalah atau para pelanggar hukum.”– Aristoteles
“Hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.” - Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
Jadi, Hukum adalah segala peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan serta memiliki sanksi tegas pada para pelanggarnya . Hukum yang lebih dikenal di Indonesia, yaitu Hukum Perdata dan Hukum Pidana .Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama penduduk atau masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka . Hukum Pidana adalah hukum yang berisi aturan atau yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. 2 hukum ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu :
1. Dalam Hukum Perdata, sebuah pelanggaran tidak dapat langsung diberi sanksi atau tindakan hukum tertentu. Pengadilan tidak berhak memberi hukuman tertentu kepada seseorang yang melanggar hukum sebelum seseorang atau orang lain mengajukan gugatan terhadap pelanggar. Berbeda dari Perdata, dalam Hukum Pidana bahkan pengadilan dapat langsung memberi hukuman tanpa adanya sebuah gugatan .
2. Pada Hukum Perdata, diperbolehkan untuk membuat tafsiran atau interpretasi yang berbeda-beda terhadap undang-undang hukum perdata. Sementara pada Hukum Pidana sendiri tidak boleh ditafsirkan dengan cara multitafsir. Artinya tidak boleh ada tafsir yang berlainan saat berkaitan dengan hukum pidana. Penafsiran Hukum Pidana harus dilakukan berdasarkan arti kata yang terdapat di dalam UU Pidana tersebut. Hal ini seringkali disebut sebagai penafsiran autentik mengingat tidak bolehnya adanya penafsiran yang berbeda dalam sebuah hukum pidana.
Contoh kasus dari Hukum Perdata, yaitu Perceraian, Pencemaran Nama Baik, dll, untuk Hukum Pidana, yaitu Pencurian, Pembunuhan, dll .
Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa; hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan sebagainya.
Hukum Perlindungan Konsumen dalam banyak aspek berkorelasi erat dengan hukum-hukum perikatan perdata, tidak berarti hukum Perlindungan Konsumen semata –mata ada dalam wilayah hukum perdata. Ada aspek –aspek Hukum Perlindungan Konsumen yang berada dalam hukum public, terutama hukum pidana dan hukum administrasi Negara. Jadi, tepatnya hukum Perlindungan Konsumen ada di wilayah hukum Perdata dan Pidana .
Aspek keperdataan yang dimaksud yaitu segala yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban konsumen yang bersifat keperdataan. Jika hukum perdata hukum yang umum berlaku yang memuat ketentuan orang dalam masyarakat pada umumnya sedangkan hukum publik memuat aturan tugas-tugas atau kewajiban negara dan mengakibatkan hak-hak perorangan dicampuri oleh alat perlengakapan negara. Termasuk hukum publik dalam kerangka hukum konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen, adalah hukum administrasi negara, hukum pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara pidana dan hukum internasional khususnya hukum perdata internasional.
Salah satu contoh dari pelanggaran UU Perlindungan Konsumen adalah Pada tahun 2014, seorang pedagang bakso menjual daging celeng yang disamarkan sedemikian rupa menjadi daging sapi . Dari kasus ini, penjual daging ini tidak mengatakan kepada konsumennya bahwa daging yang dia buat menjadi bakso itu adalah daging celeng. Kita harus ketahui bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan konsumen akan sangat dirugikan sekali bila mereka mengetahui bahwa daging yang dibelinya itu tidak sesuai dengan kemasannya yang tertulis daging sapi.
Kesimpulan
Hukum pidana merupakan segala hukum yang mengatur tentang pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan- kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan itu dimana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Sedangkan hukum perdata merupakan segala hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara seseorang yang satu dengan warga negara yang lain. Perbedaan dari kedua hukum tersebut hanya terdapat pada isi, pelaksanaan dan penafsiran masing- masih hukum tersebut.Sumber
- http://apaperbedaan.com/hukum-pidana-dan-hukum-perdata/
- http://visonotra.blogspot.co.id/2017/03/softskill-i.html
- https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen
- http://skullcmeira.blogspot.co.id/2011/10/hukum-perlindungan-konsumen-ditinjau.html
Tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi II