Hukum Dagang & HAKI
Tugas Softskill 3
Nama : Vitto Wicaksono PutraNPM : 27215060
Kelas : 2EB20
Latar Belakang
Dalam hal kegiatan perdagangan jual beli, sebelum mengenal transaksi menggunakan uang, bentuk perdagangan yang terjadi ialah tukar menukar (atau barter) . Jika seseorang menginginkan sesuatu yang tidak bisa ia buat sendiri, maka ia berusaha mendapatkannya dengan cara bertukar, yakni dengan barang yang ia anggap tidak diperlukan. Pertukaran semacam ini hanyalah suatu pertukaran yang terbatas sekali, hanya sekedar barang dengan barang .Dalam kegiatan seperti ini terdapat berbagai kesulitan, seperti orang yang satu harus memiliki barang yang diinginkan oleh orang lainnya serta nilai dari barang tersebut kira-kira harus sama. Disamping itu, benda tersebut juga harus disukai oleh umum. Benda-benda yang khusus dipergunakan untuk dipertukarkan dengan barang-barang yang diperlukan disebut alat tukar (garam, kulit kerang, potongan logam, dan lain-lain).
Permasalahan
- Apa itu Hukum Dagang ?
- Apa saja bentuk perusahaan ?
- Bagaimana cara mendaftarkan / melegalkan perusahaan ?
- Apa itu Hak Atas Kekayaan Intelektual ?
Analisis
"Hukum Dagang ialah hukum yang mengatur hubungan privat (istimewa) antara orang-orang sebagai anggota masyarakat dengan suatu badan hukum, diantaranya pemerintahnya sebagai badan hukum." - Subekti“Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan.” - Achmad Ichsan
Jadi secara singkat, Hukum Dagang adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal perdagangan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi . Di Indonesia, Hukum Dagang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) &Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS)
Macam-macam bentuk perusahaan, yaitu :
- Perusahaan Perorangan
- CV
- Firma
- PT
- Perseroan Terbatas Negara (PERSERO)
- Perseroan Daerah
- Perusahaan Negara Jawatan (PERJAN)
- Perusahaan Negara Umum (PERUM)
- Yayasan
- Koperasi
Adapun proses untuk membuat sebuah perusahaan, yaitu :
- Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan, tapi kuasa disini tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan;
- Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan, dan ketentuan hal ini berlaku pula untuk pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan;
- Untuk Perseroan Terbatas, maka formulir pendaftaran perusahaan ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan, sedangkan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) formulir pendaftaran perusahaan ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
- Pendaftaran perusahaan disahkan dan diterbitkan oleh Kepala KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap dan tanpa dikenakan biaya administrasi sama sekali atau dengan kata lain Rp. 0,- (nol rupiah);
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan berdasarkan bentuk perusahaan dengan menggunakan blanko berwarna, dan setiap perusahaan yang telah menerima TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya;
- TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui dengan mengisi formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen asli TDP yang akan diperbaharui tanpa melampirkan dokumen persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir disertai biaya administrasi, dan pembaharuan TDP ini diterbitkan oleh Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pembaharuan yang sudah benar dan lengkap;
- Adapun penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan/atau belum lengkap, dan penolakan pendaftaran ini disampaikan secara tertulis kepada perusahaan oleh KKP Kabupaten/Kota/Kotamadya paling lambat 3 (hari) kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan serta apabila dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang;
adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HAKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang HAKI ini timbul atas pemikiran bahwa karya-karya intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga serta biaya.
Jadi, dari pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan meningkatkan rasa semangat untuk terus berkarya dan mencipta.
Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HAKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia. HAKI dibagi dalam 2 bagian,yaitu:
1) Hak Cipta (copyright);
2) Hak kekayaan industri (industrial property rights), seperti:
- Paten (patent)
- Desain industri (industrial design)
- Merk (trademark)
- Penanggulangan praktek persaingan curang (repression of unfair competition)
- Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)
- Rahasia dagang (trade secret)
Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.
Di dunia Internasional, Badan khusus yang menangani Hak Kekayaan Intelektual Dunia adalah World Intellectual Property Organization(WIPO), suatu badan khusus PBB, dan Indonesia termasuk salah satu anggota dengan diratifikasinya Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
Kesimpulan
Jadi, Hukum Dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan yang berdasar pada KUHD dan KUHS . HAKI / Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan kepada individu / kelompok yang berhasil menciptakan sesuatu dan memerlukan sebuah perlindungan hukum untuk karya tersebut, HAKI juga bertujuan memberi motivasi untuk membuat individu lain agar dapat terus membuat dan menghasilkan karya yang baru .Sumber
- http://www.berandahukum.com/2015/12/pengertian-hukum-dagang-menurut-para.html
- http://ahlibaca.com/jenis-bentuk-perusahaan-berdasarkan-status-hukum
- http://notaris-sidoarjo.blogspot.co.id/2012/11/cara-melakukan-pendaftaran-perusahaan_26.html
- http://www.kanal.web.id/2016/10/hak-atas-kekayaan-intelektual.html
Tugas Aspek Hukum Dalam Ekonomi III