MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Oleh: Vitto Wicaksono Putra
Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Gunadarma
Email: vittowicaksono@gmail.com
PENDAHULUAN
Industri ritel sekarang sedang mengalami masa-masa sulit di
tengah gempuran toko berbasis online atau e-commerce yang memiliki keunggulan
dibanding toko ritel yang punya tempat fisik, salah satunya dapat diakses
dimana saja lewat website, jadi konsumen tidak perlu pergi ke
tempat took ritel tersebut. Dalam masa seperti ini, tidak sedikit peritel yang
menutup bisnisnya agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi.
Setelah bisnisnya ditutup, dampak yang akan timbul adalah
pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah
pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal
yang ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan
kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian perekonomian yang naik-turun
yang berdampak pada banyaknya industri yang harus menutup usahanya, dan tentu
saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan tidak
terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja dibayangi
kekhawatiran dan kecemasan tentang kapan giliran dirinya diberhentikan dari
pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya.
Ditutupnya gerai-gerai dari beberapa perusahaan dari sektor
industri ritel membuat para pekerja untuk kehilangan mata pencahariannya.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan, setidaknya sudah
ada sekitar 1.200 pegawai terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketua Umum Aprindo Roy
Mandey mengatakan, dari bisnis 7-Eleven yang beberapa bulan lalu bangkrut saja
sudah menelan korban sekitar 800 pegawai. Belum lagi perusahaan lain hingga
total mencapai 1.200. Sebagai informasi, industri ritel ini cukup besar dalam
hal jumlah pegawai yakni sebanyak 14 juta jiwa dari hulu ke hilir. Jika tidak
segera diantisipasi, bukan tidak mungkin korban PHK bisa makin banyak. Tidak semua pengusaha
ritel yang melakukan PHK ada juga yang masih bisa untuk mengembangkan bisnisnya
setelah beberapa gerai ditutup.
Keputusan untuk melakukan PHK tersebut tidak hanya memberatkan
para pekerja, melainkan juga dari sisi pengusaha. Pasalnya saat bisnis peritel
tersebut gulung tikar, pengusaha tersebut juga harus menanggung biaya lain
seperti pesangon bagi pekerja.
PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang no 13 tahun
2003 mengartikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran
hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan
kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena
pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.
Menurut pasal 61 Undang – Undang
No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir
apabila :
·pekerja meninggal dunia
·jangka waktu kontak kerja telah berakhir
·adanya putusan pengadilan atau penetapan
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap
·adanya keadaan atau kejadian tertentu
yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja.
Pemutusan Hubungan Kerja juga tidak
dapat dilakukan secara semena-mena, ada beberapa hal yang membuat perusahaan
dilarang melakukan PHK, seperti:
·Pekerja berhalangan masuk kerja karena
sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan
secara terus-menerus
·Pekerja berhalangan menjalankan
pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
· Pekerja menjalankan ibadah yang
diperintahkan agamanya
· Pekerja menikah
· Pekerja perempuan hamil, melahirkan,
gugur kandungan, atau menyusui bayinya
·Pekerja mempunyai pertalian darah dan
atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali
telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama
·Pekerja mendirikan, menjadi anggota
dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat
pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan,
atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
·Pekerja yang mengadukan perusahaan
kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana
kejahatan
·Karena perbedaan paham, agama, aliran
politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status
perkawinan
·Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit
akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat
keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Manulang (1988) mengemukakan bahwa
istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu:
·Termination,
yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja
yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak terdapat kesepakatan
antara karyawan dengan manajemen, berakibat karyawan harus meninggalkan
pekerjaannya.
·Dismissal,
yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran
disiplin yang telah ditetapkan.
·Redundancy,
yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan dengan
menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, seperti penggunaan robot-robot
industri dalam proses produksi, penggunaan alat-alat berat yang cukup
dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga
kerja..
·Retrenchment,
yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi,
seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga perusahan tidak mampu untuk
memberikan upah kepada karyawannya.
Alasan Pemberhentian Karyawan pada
Perusahaan
PHK dapat terjadi karena keinginan
karyawan, keinginan perusahaan atau keinginan kedua belah pihak. Sebenarnya,
pemutusan hubungan kerja dapat menimbulkan kerugian namun, karena kerugian yang
ditimbulkan akibat mempertahankan hubungan kerja dianggap lebih besar dibanding
dengan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja, maka dari itu PHK dilaksanakan.
Menurut Manulang, ada 3 penyebab
yang mengakibatkan timbulnya pemberhentian personal dari hubungan kerja, yaitu
karena:
a. Keinginan
perusahaan.
Pemberhentian personil dari
hubungan kerja yang disebabkan oleh keinginan perusahaan antara lain:
1. Tidak
cakap dalam masa percobaan,
2. Alasan
mendesak,
3. Kemangkiran
dan ketidakcakapan,
4. Penahana
karyawan oleh alat negara.
5. Terkena
hukuman oleh keputusan hakim,
6. Usia
lanjut
7. Penutupan
badan usaha / pengurangan tenaga kerja.
b. Keinginan
karyawan.
1. Ketidaktepatan
pemberian tugas
2. Alasan
mendesak
3. Sebab
lainnya.
c. Penyebab
lainnya.
Selain karena 2 keinginan diatas,
penyebab berhentinya hubungan kerja karyawan dapat pula dalam bentuk seperti,
karyawan meninggal dunia / habis masa kerjanya. Pemutusan hubungan seperti ini disebut
“hubungan kerja putus demi hokum” karena sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku (di Indonesia sesuai pasal 1603 j dan 3 KUHP).
KESIMPULAN
PHK / Pemutusan Hubungan Kerja
merupakan momok yang mengerikan bagi para pekerja, dimana saat perusahaan yang
ia tempati mengalami kerugian atau mendekati kebankrutan. Dengan menurunnya
kinerja dari sebuah perusahaan, maka terjadi pemangkasan posisi besar-besaran,
sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan. Ketika perekonomian di suatu negara
belum stabil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus
digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan
harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan).
Bagi para peritel, mau tidak mau mereka harus menyesuaikan
dengan perkembangan saat ini agar tidak ditinggal konsumen dan akhirnya menimbulkan
pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satunya, peritel dapat membuat
penjualannya tidak hanya di gerai-gerai yang ada tapi membuat website dan
menjual barang-barang secara online, sehingga konsumen yang tidak
memiliki waktu untuk datang ke gerai-gerai dapat tetap berbelanja dari gerai
tersebut lewat online.
DAFTAR PUSTAKA
Haryanto F. Rosyid. 2003. “Pemutusan Hubungan Kerja:
Masihkah Mencemaskan ?”. Buletin Psikologi, Tahun XI, ISSN : 0854 – 7108.
https://ekbis.sindonews.com/read/1253122/34/ritel-berguguran-phk-tak-bisa-dihindari-1509428629.
Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 13:45.
https://ekbis.sindonews.com/read/1253143/34/hindari-phk-besar-besaran-konsep-bisnis-ritel-perlu-diubah-1509431833. Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 13:51.
https://ekbis.sindonews.com/read/1253634/34/1200-pegawai-kena-phk-imbas-kejatuhan-bisnis-ritel-1509541214.
Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 13:47.
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja.
Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 14:00.
Kumara, A., Utami, M.S., Rosyid, H.F., 2003.
Strategi mengoptimalkan diri menjelang pensiun. Makalah Pembekalan Purna Tugas
PNS Kabupaten Purworejo, Juli 2003 (tidak diterbitkan).
Manulang, S. H. 1988. Pokok-pokok hukum
ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Sri Zulhartati. 2010. “Pengaruh Pemutusan Hubungan
Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan”. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora
Vol. 1 no. 1.
Artikel Manajemen Sumber Daya Manusia