Kamis, 03 Januari 2019

Artikel Manajemen Sumber Daya Manusia

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Oleh: Vitto Wicaksono Putra
Mahasiswa Prodi Akuntansi, Universitas Gunadarma
Email: vittowicaksono@gmail.com


PENDAHULUAN
Industri ritel sekarang sedang mengalami masa-masa sulit di tengah gempuran toko berbasis online atau e-commerce yang memiliki keunggulan dibanding toko ritel yang punya tempat fisik, salah satunya dapat diakses dimana saja lewat website, jadi konsumen tidak perlu pergi ke tempat took ritel tersebut. Dalam masa seperti ini, tidak sedikit peritel yang menutup bisnisnya agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi.
Setelah bisnisnya ditutup, dampak yang akan timbul adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan.
Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal yang ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian perekonomian yang naik-turun yang berdampak pada banyaknya industri yang harus menutup usahanya, dan tentu saja berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan tidak terencana. Kondisi inilah yang menyebabkan orang yang bekerja dibayangi kekhawatiran dan kecemasan tentang kapan giliran dirinya diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya.
Ditutupnya gerai-gerai dari beberapa perusahaan dari sektor industri ritel membuat para pekerja untuk kehilangan mata pencahariannya. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengungkapkan, setidaknya sudah ada sekitar 1.200 pegawai terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Ketua Umum Aprindo Roy Mandey mengatakan, dari bisnis 7-Eleven yang beberapa bulan lalu bangkrut saja sudah menelan korban sekitar 800 pegawai. Belum lagi perusahaan lain hingga total mencapai 1.200. Sebagai informasi, industri ritel ini cukup besar dalam hal jumlah pegawai yakni sebanyak 14 juta jiwa dari hulu ke hilir. Jika tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin korban PHK bisa makin banyak. Tidak semua pengusaha ritel yang melakukan PHK ada juga yang masih bisa untuk mengembangkan bisnisnya setelah beberapa gerai ditutup.
Keputusan untuk melakukan PHK tersebut tidak hanya memberatkan para pekerja, melainkan juga dari sisi pengusaha. Pasalnya saat bisnis peritel tersebut gulung tikar, pengusaha tersebut juga harus menanggung biaya lain seperti pesangon bagi pekerja.


 PEMBAHASAN
Menurut Undang-Undang no 13 tahun 2003 mengartikan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.
Menurut pasal 61 Undang – Undang No. 13 tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila :
·pekerja meninggal dunia
·jangka waktu kontak kerja telah berakhir
·adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
·adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Pemutusan Hubungan Kerja juga tidak dapat dilakukan secara semena-mena, ada beberapa hal yang membuat perusahaan dilarang melakukan PHK, seperti:
·Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus
·Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya, karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
· Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
· Pekerja menikah
· Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya
·Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
·Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja, pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
·Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan
·Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan
·Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah pemutusan hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu:
·Termination, yaitu putusnya hubungan kerja karena selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah disepakati. Berakhirnya kontrak, bilamana tidak terdapat kesepakatan antara karyawan dengan manajemen, berakibat karyawan harus meninggalkan pekerjaannya.
·Dismissal, yaitu putusnya hubungan kerja karena karyawan melakukan tindakan pelanggaran disiplin yang telah ditetapkan.
·Redundancy, yaitu pemutusan hubungan kerja karena perusahaan melakukan pengembangan dengan menggunakan mesin-mesin berteknologi baru, seperti penggunaan robot-robot industri dalam proses produksi, penggunaan alat-alat berat yang cukup dioperasikan oleh satu atau dua orang untuk menggantikan sejumlah tenaga kerja..
·Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi, seperti resesi ekonomi, masalah pemasaran, sehingga perusahan tidak mampu untuk memberikan upah kepada karyawannya.
Alasan Pemberhentian Karyawan pada Perusahaan
PHK dapat terjadi karena keinginan karyawan, keinginan perusahaan atau keinginan kedua belah pihak. Sebenarnya, pemutusan hubungan kerja dapat menimbulkan kerugian namun, karena kerugian yang ditimbulkan akibat mempertahankan hubungan kerja dianggap lebih besar dibanding dengan kerugian akibat pemutusan hubungan kerja, maka dari itu PHK dilaksanakan.
Menurut Manulang, ada 3 penyebab yang mengakibatkan timbulnya pemberhentian personal dari hubungan kerja, yaitu karena:
a.       Keinginan perusahaan.
Pemberhentian personil dari hubungan kerja yang disebabkan oleh keinginan perusahaan antara lain:
1.      Tidak cakap dalam masa percobaan,
2.      Alasan mendesak,
3.      Kemangkiran dan ketidakcakapan,
4.      Penahana karyawan oleh alat negara.
5.      Terkena hukuman oleh keputusan hakim,
6.      Usia lanjut
7.      Penutupan badan usaha / pengurangan tenaga kerja.
b.      Keinginan karyawan.
1.      Ketidaktepatan pemberian tugas
2.      Alasan mendesak
3.      Sebab lainnya.
c.       Penyebab lainnya.
Selain karena 2 keinginan diatas, penyebab berhentinya hubungan kerja karyawan dapat pula dalam bentuk seperti, karyawan meninggal dunia / habis masa kerjanya. Pemutusan hubungan seperti ini disebut “hubungan kerja putus demi hokum” karena sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (di Indonesia sesuai pasal 1603 j dan 3 KUHP).

 KESIMPULAN 
PHK / Pemutusan Hubungan Kerja merupakan momok yang mengerikan bagi para pekerja, dimana saat perusahaan yang ia tempati mengalami kerugian atau mendekati kebankrutan. Dengan menurunnya kinerja dari sebuah perusahaan, maka terjadi pemangkasan posisi besar-besaran, sehingga PHK masih belum dapat dihindarkan. Ketika perekonomian di suatu negara belum stabil, dan program efisiensi yang dilakukan oleh para manajer terus digulirkan, maka PHK masih merupakan fenomena yang sangat mencemaskan, dan harus diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerja dan pelatihan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (mantan karyawan).
Bagi para peritel, mau tidak mau mereka harus menyesuaikan dengan perkembangan saat ini agar tidak ditinggal konsumen dan akhirnya menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satunya, peritel dapat membuat penjualannya tidak hanya di gerai-gerai yang ada tapi membuat website dan menjual barang-barang secara online, sehingga konsumen yang tidak memiliki waktu untuk datang ke gerai-gerai dapat tetap berbelanja dari gerai tersebut lewat online.



DAFTAR PUSTAKA 
Haryanto F. Rosyid. 2003. “Pemutusan Hubungan Kerja: Masihkah Mencemaskan ?”. Buletin Psikologi, Tahun XI, ISSN : 0854 – 7108.
https://ekbis.sindonews.com/read/1253122/34/ritel-berguguran-phk-tak-bisa-dihindari-1509428629. Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 13:45.
https://ekbis.sindonews.com/read/1253143/34/hindari-phk-besar-besaran-konsep-bisnis-ritel-perlu-diubah-1509431833. Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 13:51.
https://ekbis.sindonews.com/read/1253634/34/1200-pegawai-kena-phk-imbas-kejatuhan-bisnis-ritel-1509541214. Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 13:47.
https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/pemutusan-hubungan-kerja. Diakses pada 3 Januari 2019 pukul 14:00.
Kumara, A., Utami, M.S., Rosyid, H.F., 2003. Strategi mengoptimalkan diri menjelang pensiun. Makalah Pembekalan Purna Tugas PNS Kabupaten Purworejo, Juli 2003 (tidak diterbitkan).
Manulang, S. H. 1988. Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
Sri Zulhartati. 2010. “Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan”. Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora Vol. 1 no. 1.